AKSI DEMO (wings bermasalah) Lokasi demo:Wings sungai bulu. Kantor bupati. DPRD Batang Hari  

menaramedia.com BATANG HARI – Suara lantang masyarakat dan pekerja akhirnya bergema keras di pusat pemerintahan Kabupaten Batang Hari. Sebanyak ratusan peserta aksi turun ke jalan pada Rabu, 20 Mei 2026, memadati tiga titik strategis sekaligus: depan kantor PT Wings Sungai Buluh, Kantor Bupati Batang Hari, hingga Kompleks DPRD Kabupaten Batang Hari.

Para aksi pendemo yg ber orasi di antara lain adalah :

1.Deky Lukyana Saputra, S.E. Ketua : Aliansi Masyarakat Desa Sungai Bulu

2.boy Marsukun S, S.E Ketua: PLK.SP.J BMJ

3.Salim Salikin, S.E Ketua : ( HMI)

4.Septia Arya Herdika Ketua : (GMNI)

Aliansi dan Bersatu di bawah payung Aksi Peduli Desa Sungai Buluh, massa membawa semangat perjuangan menuntut keadilan, dengan fokus utama agar PT JDR mengutamakan hak-hak serta kesejahteraan tenaga kerja lokal.

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme dan kekompakan massa sangat terasa. Namun, respons yang diterima di masing-masing titik aksi menampakkan perbedaan yang sangat mencolok. Di Kompleks DPRD Batang Hari, kedatangan peserta aksi langsung disambut hangat dan cepat oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Muhammad Ali, S.E. Ia mewakili seluruh anggota dewan yang berhalangan hadir karena sedang bertugas ke luar kota serta menerima tamu dinas.

Respon gesit dari lembaga legislatif ini justru menjadi kontras tajam dengan kinerja jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arif (MFA). Massa aksi secara tegas menyatakan kekecewaannya atas langkah lambat yang diambil pihak eksekutif. Tak hanya itu, sorotan tajam juga tertuju pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batang Hari yang dinilai seolah ‘tutup mata’ dan abai terhadap konflik yang meletup di lingkungan PT Wings. Kinerja dinas teknis pun kini menjadi tanda tanya besar dan dipertanggungjawabkan publik.

Di tengah kekecewaan itu, massa memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap responsif yang ditunjukkan DPRD Batang Hari. “Kami sangat mengapresiasi sambutan dan tanggapan cepat dari DPRD. Ini bukti nyata bahwa aspirasi kami didengar. Sebagai tindak lanjut, kami akan segera mengatur jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diagendakan pada Senin depan. DPRD siap menjadi jembatan dan memastikan masalah ini dibahas secara serius demi kepentingan bersama,” ujar Muhammad Ali di hadapan massa, menegaskan dukungan lembaganya terhadap aspirasi rakyat.

Sementara itu, dinamika penuh uji kesabaran terjadi di depan Kantor Bupati. Massa terpaksa menunggu berjam-jam berdiri di bawah terik matahari yang menyengat, lantaran akses dan komunikasi dari pihak pemerintah daerah sangat lambat dibuka. Kesabaran massa nyaris habis, hingga akhirnya perwakilan aksi diizinkan masuk ke halaman depan kantor bupati dan diterima langsung oleh Staf Ahli Bupati, Iskandar. Dalam pertemuan tersebut, Iskandar berkomitmen segera membentuk Tim Khusus (Timsus) dalam kurun waktu 2 hari ke depan guna menindaklanjuti tuntutan, serta menandatangani berita acara pertemuan sebagai bentuk keseriusan.

Adapun yang menjadi inti dan nyawa dari aksi besar ini adalah 8 poin tuntutan tegas yang disodorkan para pekerja dan warga Desa Sungai Buluh kepada manajemen PT JDR, antara lain:

1. Penyesuaian jam kerja agar sesuai aturan, yakni maksimal 7–8 jam per hari.

2. Larangan pemotongan gaji sembarangan. Perusahaan wajib membuktikan kesalahan pekerja sebelum memotong upah. Jika tidak terbukti, seluruh potongan gaji sejak awal masa kerja wajib dikembalikan, termasuk kepada mantan karyawan.

3. Pemecatan tegas bagi pihak-pihak di internal perusahaan yang terbukti melakukan pemotongan gaji tanpa dasar hukum yang sah.

4. Penerapan sanksi berat bagi pihak vendor atau outsourcing yang menolak memenuhi hak pekerja atau menyimpang dari aturan ketenagakerjaan.

5. Keterbukaan informasi dan data yang transparan mengenai jumlah total pekerja lokal yang diserap perusahaan.

6. Prioritas mutlak bagi warga asli Desa Sungai Buluh untuk mengisi posisi pekerjaan di PT JDR di luar yang dikelola vendor maupun mitra kerja.

7. Penggantian pihak vendor/outsourcing yang terbukti melakukan penyelewengan hak dan kewajiban terhadap tenaga kerja.

8. Ultimatum keras: Jika dalam batas waktu 2 x 24 jam tuntutan-tuntutan ini tidak ada tindak lanjut dan pemenuhan nyata, maka massa menuntut penghentian total operasional gudang PT JDR di Desa Sungai Buluh hingga masalah tuntas diselesaikan.

Aksi damai ini berlangsung kondusif dan tertib, diiringi harap besar masyarakat agar pihak perusahaan maupun instansi terkait tidak lagi menutup mata terhadap persoalan yang ada.

Jika ada kecurangan dalam sistem kinerja PT wings pihak JDR harus tegas dan cepat tanggap agar kepala DC wings bulian pedrik di berhentikan dan dintindak sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi langsung dari manajemen PT JDR maupun klarifikasi mendalam dari pihak Bupati serta Dinas Tenaga Kerja terkait kritik kinerja yang dilayangkan publik.

Awak media akan terus memantau perkembangan kasus ini, mengingat ancaman penghentian operasional sudah mengintai jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu dekat.***am***