Sempurnakan Perencanaan Keuangan Daerah, Nota Pengantar Perubahan KUA–PPAS 2026 Disampaikan ke DPRD Batang Hari

MENARAMEDIA.COM, BATANG HARI — Jumat, 7 Agustus 2026 — Langkah krusial menyempurnakan arah keuangan daerah di paruh kedua tahun anggaran resmi berlangsung. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari digelar untuk menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 — landasan penting agar alokasi dana makin tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Rapat Paripurna berlangsung tertib dan penuh sinergi, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. El Firsta Nopsiamti, A.R., S.H. dan Wakil Ketua II dr. H. Muhammad Firdaus, M.Ars. Hadir memimpin jalannya proses dari jajaran eksekutif Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief didampingi Wakil Bupati H. Bakhtiar, S.P., lengkap dengan jajaran Forkopimda, Kapolres, Danramil, seluruh Kepala OPD, perwakilan Dharma Wanita Persatuan, serta para undangan lainnya.

Langkah Tepat, Arah Lebih Jelas

Penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS ini bukan sekadar penyesuaian angka — melainkan bukti komitmen tata kelola yang dinamis dan akuntabel. Di sini, pemerintah daerah memaparkan penyesuaian kebijakan, prioritas, serta batas pagu anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini. Setiap perubahan dirancang agar tetap berpijak pada kepentingan publik, pembangunan merata, dan pelayanan yang makin berkualitas.

Suasana rapat yang resmi namun terbuka mencerminkan keharmonisan lembaga legislatif dan eksekutif — dua pilar yang saling menguatkan, bukan saling menjauh. Semangat yang sama tertuju pada satu tujuan: menyusun kerangka anggaran yang realistis, transparan, dan benar-benar menyentuh kesejahteraan masyarakat Batang Hari di sisa tahun 2026 ini.

Pijakan Kokoh Menuju Anggaran yang Lebih Baik

Dengan tersampaikannya nota pengantar ini, pembahasan akan berlanjut ke tahap penelaahan bersama — memastikan setiap catatan, masukan, dan usulan ditimbang secara mendalam. Anggaran bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan janji kerja nyata yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Langkah ini menjadi bukti: di Batang Hari, perencanaan keuangan tidak berhenti saat dokumen ditandatangani — ia terus diperbaiki, disesuaikan, dan disempurnakan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh warganya.

(Arif)