KAWAL HAK APARATUR DESA! DPRD Batang Hari Gelar Rapat Gabungan, Bahas Kepastian Pencairan THR dan Gaji Tepat Waktu

menaramedia.com BATANG HARI – Menjelang momen Hari Raya yang tinggal menghitung hari, isu kesejahteraan para garda terdepan pelayanan publik kembali jadi fokus utama. Pada Kamis, 2 April 2026, Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Gabungan strategis yang berlangsung serius dan penuh perhatian di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD setempat. Agenda tunggal sekaligus paling dinanti saat itu: membedah tuntas dan memastikan kepastian pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji bagi seluruh perangkat desa di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Sidang rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmat Has Rofi, didampingi oleh para Wakil Ketua, yakni El Firsta Nopsi Amti dan Muhammad Firdaus, serta dihadiri Sekretaris DPRD (Sekwan), M. Ali, S.P. Seluruh anggota dewan dari berbagai fraksi turut hadir memenuhi ruangan, menandakan betapa tingginya perhatian lembaga legislatif ini terhadap nasib ribuan aparatur desa yang bekerja di garis terdepan melayani masyarakat di pelosok-pelosok desa.

Suasana di ruang Banggar terasa sangat fokus dan kritis. Tak sekadar berdiskusi biasa, para wakil rakyat menelusuri secara rinci data kesiapan anggaran daerah, meneliti setiap poin regulasi yang berlaku, hingga memeriksa alur administrasi dan teknis penyaluran dana. Fokus utamanya hanya satu: memastikan tak ada lagi hambatan, kendala, atau birokrasi berbelit yang membuat hak sah para perangkat desa ini terlambat cair, apalagi tertunda. Dewan menegaskan, ini bukan sekadar soal uang, tapi soal penghargaan, kewajiban negara, dan jaminan kesejahteraan bagi mereka yang setiap hari berjuang memajukan desa dan menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam keterangannya usai memimpin rapat, Ketua DPRD, Rahmat Has Rofi, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk nyata fungsi pengawasan dan aspirasi dewan. Menurutnya, perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan. Segala kebijakan, program pembangunan, hingga pelayanan dasar warga, sangat bergantung pada kinerja mereka. Maka dari itu, kesejahteraan mereka wajib diutamakan, apalagi mendekati Hari Raya, saat kebutuhan warga dan persiapan ibadah meningkat drastis.

“Bagi kami, urusan THR dan gaji perangkat desa adalah prioritas mutlak. Kami tidak ingin ada keluhan lagi bahwa hak mereka tertahan atau terlambat disalurkan. Perangkat desa bekerja tanpa mengenal jam kerja, seringkali turun ke lapangan di tengah cuaca panas maupun hujan demi warga. Sudah sepantasnya hak mereka kami kawal sekuat tenaga agar cair tepat waktu, sesuai aturan, dan tanpa potongan apapun. Ini bentuk terima kasih kami atas pengabdian mereka,” tegas Rahmat dengan nada tegas dan lugas.

Lebih jauh, dalam pembahasan mendalam tersebut, para anggota dewan juga menyoroti aspek penyusunan anggaran dan mekanisme penyaluran dari Alokasi Dana Desa (ADD) serta sumber pendanaan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dewan meminta jajaran pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempercepat verifikasi administrasi, menyinkronkan data penerima, serta memastikan aliran dana berjalan lancar dari kas daerah hingga masuk ke rekening masing-masing perangkat desa.

“Kami sudah berpesan tegas kepada pihak eksekutif: jangan sampai ada alasan keterlambatan karena masalah administrasi yang bisa diselesaikan jauh-jauh hari. Segala dokumen harus sudah beres, dan kesiapan dana harus terjamin. Jika ada kendala, segera laporkan dan cari solusi bersama, jangan didiamkan hingga mendekati hari raya,” tambah Rahmat, didukung anggukan persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir.

Langkah ini disambut sangat positif dan diapresiasi luas oleh berbagai kalangan. Pasalnya, isu kesejahteraan perangkat desa kerap menjadi keluhan yang beredar di masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan. Dengan adanya rapat gabungan dan komitmen tegas dari DPRD ini, diharapkan ketidakpastian yang sempat menghantui perlahan hilang, diganti dengan kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan.

Dewan juga berjanji tidak akan berhenti sampai proses pencairan benar-benar selesai dan diterima langsung oleh para penerima. Pengawasan akan terus dilakukan hingga tahap akhir penyaluran. Bagi DPRD Batang Hari, perjuangan memastikan hak rakyat terpenuhi adalah tugas konstitusional yang tak boleh ditawar, dan nasib para abdi desa tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

Melalui pertemuan ini, terjalin sinergi kuat antara lembaga legislatif sebagai pengawas dan aspirasi, serta pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan. Semuanya sepakat bergerak satu arah demi satu tujuan: memastikan ribuan perangkat desa di Batang Hari bisa merayakan Hari Raya dengan hati tenang, gembira, dan kesejahteraan yang terjamin, berkat hak mereka yang cair tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.***Arif***